DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh kembali tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara (Minerba), IUP yang dicabut tersebut adalah milik PT Organik Semesta Subur (PT OSS) di Subulussalam, PT Multi Mineral Utama (PT MMU) di Aceh Selatan, dan IUP Minerba milik PT Tambang Indrapuri Jaya (PT TIJ) di Aceh Besar. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki telah membentuk Tim Evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara (Minerba) dalam Wilayah Aceh. Tim Evaluasi IUP Minerba yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh itu meliputi para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Kepala Biro terkait di lingkungan Setda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi NGO HAM Aceh dengan tegas meminta kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk tidak mengeluarkan izin pertambangan di kawasan Beutong Ateuh Banggalang. 

Koalisi NGO HAM Aceh berpendapat bahwa langkah ini penting untuk melindungi masyarakat setempat serta keberlanjutan lingkungan hidup yang masih alami.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) 15 perusahaan menjelang Nova Iriansyah purna tugas sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pemerintah Aceh mengatakan bahwa izin ini diterbitkan dengan harapan bisa menjadi semangat baru untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Aceh sekitar tambang.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh akan mengevaluasi izin tambang di Bumi Serambi Mekkah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Pusat resmi mendelegasikan wewenang penerbitan sertifikat standar dan izin berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara kepada pemerintah provinsi pada hari ini, Senin (18/4/2022).

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Menanggapi berbagai persoalan pertambangan yang terjadi di Aceh Barat, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Ramli SE menyatakan, pihaknya masih memberi kesempatan kepada perusahaan yang memiliki izin investasi untuk melakukan produksi sebelum diberi tindakan tegas.